Kondisi perekonomian di Bangka Belitung, khususnya di Belitung Timur, saat ini mengkhawatirkan. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti bahwa wilayah tersebut tampak seperti ‘kota mati’, dengan ekonomi yang tengah terpuruk, terutama dalam 1-2 bulan terakhir. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menyebut bahwa penurunan ini dipicu oleh terhentinya kegiatan pertambangan timah rakyat di sana.
“Pada saat ini terpuruk ekonomi Bangka Belitung, bukan 1-2 minggu, tapi 1-2 bulan. Imlek kemarin diskusi dengan Pj Gubernur, saya sampaikan petasan itu Imlek muncul jam 7 malam H-1, hari ini saat bulan puasa tidak kedengaran itu, yang biasa anak minta beli petasan gak ada uang untuk beli petasan. Gak ada uang, sunyi senyap. Jadi kalau dibilang Beltim (Belitung Timur) kayak kota mati itu benar,” ungkap Bambang Pati Jaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR pada Selasa (26/3/2024).
Pada kesempatan yang sama, Bupati Belitung Timur Buhanudin bahkan menggambarkan kabupatennya seperti “kota mati”. Penyebabnya, roda perekonomian tidak berjalan karena anjloknya daya beli Masyarakat. Penurunan ekonomi ini juga terlihat dari data ekspor timah yang mencapai 0, yang sebelumnya berkontribusi sebesar 82% terhadap ekspor Bangka Belitung.
Bambang menyebut bahwa izin operasi komoditas timah, yang menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Bangka Belitung, sempat terhenti karena belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah. Selain karena karut-marut tata kelola timah yang berhubungan dengan IPR, Burhanudin mengeluhkan PT Timah Tbk (TINS) hanya menampung timah dari dalam kawasan IUP miliknya. Jumlah timah yang diserap pun terbatas.
Kata Burhanudin, TINS padahal memiliki IUP yang luas di Belitung Timur. Namun, saat ini masyarakat justru tidak bisa menjual timah. “Menjelang Idulfitri, masyarakat kami diberikan ruang untuk mereka bisa menjual pasir timah mereka agar roda ekonomi bisa hidup kembali,” ujar Burhanudin.
Dalam menghadapi masalah ini, Bambang menekankan perlunya solusi yang cepat. Dia menyarankan agar dilakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2021. Relaksasi tersebut dinilai sukses dalam meningkatkan perekonomian Bangka Belitung.
“Saya mendesak dan menyampaikan, sudah, kita relaksasi kembali seperti 2021. 2021 ekonomi Babel melesat ketika ada relaksasi itu. Tentu tidak euforia dan tetap terkendali,” tegasnya.
Solusi ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi Bangka Belitung yang sedang terpuruk akibat masalah regulasi dan perizinan dalam sektor pertambangan timah. Dengan langkah yang tepat dan cepat dari pemerintah, diharapkan kondisi perekonomian di Belitung Timur dapat segera membaik, mencegah dampak yang lebih besar bagi masyarakat setempat.