Kegiatan pertambangan ilegal merujuk pada tindakan menambang atau menggali tanpa izin dari pemerintah serta tanpa mengikuti prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). Di Indonesia, masalah ini semakin meruncing bersamaan dengan konflik lahan, terutama dalam pertambangan ilegal emas, minyak, dan Batubara.
Saat izin pertambangan dicabut, biasanya operasi pertambangan tidak lagi diizinkan karena kegiatan tersebut menjadi ilegal. Ketika izin dicabut, pihak yang melakukan pertambangan ilegal dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda atau tindakan hukum lainnya.
Namun, dalam beberapa kasus, ada proses hukum yang harus dilalui sebelum operasi pertambangan ilegal benar-benar dihentikan sepenuhnya. Misalnya, ada waktu yang diberikan bagi pihak terkait untuk mengajukan banding atau melakukan proses hukum lainnya untuk memperjuangkan keberatan mereka terhadap pencabutan izin. Selama proses tersebut, operasi pertambangan ilegal mungkin masih berlanjut, tetapi itu tergantung pada hukum dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat pertambangan tersebut beroperasi.
Namun demikian, dari sudut pandang legalitas dan keberlanjutan lingkungan, setelah izin dicabut, pertambangan ilegal tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi, dan pihak berwenang biasanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan operasi tersebut dan menegakkan hukum yang berlaku.
Maraknya penambangan tanpa izin ini menimbulkan sejumlah masalah terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Meskipun pemerintah berusaha mendukung upaya organisasi dan individu yang memperjuangkan pengaturan dan pengelolaan tambang emas ilegal, termasuk legalisasi, penghentian penggunaan alat penambang tradisional (zero peti), dan langkah-langkah lainnya, namun di sisi lain, ada kecenderungan pembiaran dan perusakan lingkungan.
Meskipun telah dilakukan operasi penertiban, tindakan tersebut belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dan pemodal, sehingga aktivitas ilegal tersebut terus berlanjut dan bahkan semakin memburuk.
Lebih dari sekadar wacana untuk melegalisasi pertambangan ilegal, upaya tersebut harus diiringi dengan kampanye yang menekankan pentingnya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan. Namun, ironisnya, hal ini justru mendorong munculnya lebih banyak lokasi dan tambang baru yang mengatasnamakan pertambangan rakyat, meskipun tidak jelas apakah yang dimaksud dengan ‘rakyat’ di sini merujuk kepada pekerja, pemilik tanah, atau bahkan aparat negara, pemodal, dan penampung hasil tambang.