Di berbagai belahan dunia, seringkali muncul situasi di mana negara-negara atau komunitas lokal terpaksa menggelar referendum karena dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang. Referendum ini menjadi alat demokratis untuk memungkinkan penduduk setempat untuk mengeluarkan suara mereka mengenai kelanjutan operasi tambang, dampak lingkungan, dan masalah sosial yang berkaitan dengan industri ini. Presiden Panama, Laurentino Cortizo, telah mengusulkan penyelenggaraan sebuah referendum untuk memutuskan apakah akan mencabut kontrak pertambangan yang sangat kontroversial dengan First Quantum Minerals. Kontrak ini telah memicu demonstrasi besar-besaran selama sembilan hari di seluruh negara, yang berkaitan dengan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang tembaga tersebut, serta ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian tersebut.
Ribuan warga Panama telah turun ke jalan untuk memprotes dan menuntut agar kontrak yang terkait dengan tambang tembaga terbuka terbesar di Amerika Tengah tersebut dicabut. Menyikapi kerusuhan ini, pada Jumat lalu, Presiden Cortizo mengumumkan larangan pemberian konsesi baru untuk penambangan logam. Referendum yang akan menentukan apakah kontrak dengan First Quantum harus dicabut atau dipertahankan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 17 Desember. Selain itu, Cortizo juga mengumumkan bahwa pemerintahnya akan mengusulkan undang-undang yang akan melarang penambangan logam di tingkat nasional.
Protes ini dimulai pada tanggal 20 Oktober ketika Kongres Panama menyetujui undang-undang yang memberikan izin kepada First Quantum Minerals untuk mengoperasikan tambang tersebut selama 20 tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya selama dua dekade berikutnya. Para pekerja pun telah mengambil bagian dalam unjuk rasa di seluruh negara ini untuk menentang kontrak tersebut. Mereka melakukan blokade di ibu kota dan kota-kota lain, termasuk menghalangi jalan raya Pan-Amerika yang menghubungkan Panama dengan wilayah lain.
Referendum mengenai perusahaan tambang sering kali merupakan proses yang kompleks dan kontroversial. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Hasil referendum ini kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis tambang di wilayah tersebut. Ini adalah contoh bagaimana demokrasi dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu penting yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial di dunia pertambangan.